Polisi kejar perampok dan pemerkosa sadis ke luar Inhu

Agustinus dipukuli debt collector, ini kata Bank BNI

Korban pemukulan debt collector, Agustinus Reinhard melayangkan surat somasi kedua kalinya ke Bank BNI Cabang Jakarta Kota. Agustinus dipukuli debt collector saat hendak mengurus tagihan kartu kredit kakaknya. Menanggapi kasus ini pihak BNI mengaku kasus ini bukan merupakan kasus pemukulan debitur BNI, melainkan perselisihan antara Collection Agency dengan Agustinus Reinhard. BNI pun mengaku tidak mengetahui secara jelas motif perselisihan tersebut. ... selengkapnya...



Pengacara Obor Rakyat senang kliennya cuma kena hukuman denda

Kuasa hukum pemimpin redaksi dan penulis tabloid Obor Rakyat, Hinca Panjaitan, mengaku tidak terlalu mempersoalkan penetapan tersangka kepada kliennya. Alasannya, pasal di dalam UU pers tidak menyeret kedua kliennya tersebut ke dalam penjara."Pasal 18 UU Pers yang disangkakan soal pidana administratif. Itu menyoal denda saja karena tak berbadan hukum," kata Hinca Panjaitan dalam pesan singkatnya, Jumat (3/7).Dia pun masih percaya diri kalau apa yang dibuat kliennya adalah produk jurnalis. "Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. ... selengkapnya...



Bagir: Siarkan Berita Harus Pertimbangkan Banyak Hal

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan pers harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menyiarkan berita, seperti kemungkinan dampak yang akan terjadi terkait pemberitaan tersebut. "Menurut saya pers punya aturan natural sendiri. Yaitu ketika mau menyiarkan berita harus pertimbangkan banyak hal. Kemungkinan dampak yang terjadi. Apakah berita yang kita tayangkan menimbulkan ketegangan atau konflik atau tidak," ujar Bagir Manan dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dalam Kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat. ... selengkapnya...



Pajak pecel lele di Palembang ditanggung pembeli bukan pedagang

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Palembang Syahrul Hepni menegaskan, pemberlakuan pajak terhadap warung makan kaki lima seperti pecel lele, tidak dibebankan kepada pedagang, melainkan ditanggung pembeli. Hal itu agar tidak memberatkan pelaku usaha.Asumsinya, kata dia, jika satu porsi pecel lele biasanya seharga Rp 10 ribu, maka saat sudah diterapkan nanti, harganya naik menjadi Rp 11 ribu. Artinya, seribu rupiah tersebut merupakan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. ... selengkapnya...



Analis: Program Capres Saat Debat Janji Mengikat

Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Budi Setiyono menilai program calon presiden yang disampaikan calon presiden maupun calon wakil presiden saat debat merupakan janji kepada rakyat yang bersifat mengikat. "Apa yang dikemukakan saat debat, program, `statement` yang diungkapkan capres dan cawapres harus benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan kelak jika terpilih," katanya di Semarang, Jumat. ... selengkapnya...



KPI : Tayangan Ramadhan Perlu Perbaikan

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Rahmat Arifin mengatakan tayangan Ramadhan di beberapa stasiun televisi masih perlu diperbaiki karena belum mengikuti aturan dari KPI. "Pelanggaran yang dilakukan seperti humor yang berlebihan, adegan tidak pantas yang melanggar norma kesopanan, pengungkapan aib, muatan seksual dan muatan kekerasan," ujar Rahmat dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat. Pelanggaran tersebut terdapat pada program OVJ Buka Bareng (Trans 7), Sahurnya Ramadhan (Trans TV) Rindu Suara Adzan (Global TV), dan Santri Galau Turun Gunung (SCTV). ... selengkapnya...



Cegah Kecurangan di Pilpres 2014, Ini Imbauan Kapolri

Kapolri Jenderal Sutarman berjanji polisi akan mengawasi Pilpres 2014 agar tidak terjadi kecurangan. Ia pun mengimbau masyarakat turut berperan aktif. "Diharapkan masyarakat memilih dengan jernih tanpa terpengaruh politik uang, intimidasi, dan tanpa terpengaruh kekerasan. Ini harapan kita (Polri)," kata Sutarman. selengkapnya...



Megawati Minta Media Kawal Demokrasi Tanpa Fitnah

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta media massa untuk mengawal demokrasi tanpa fitnah agar tercipta suasana yang sejuk dan kondusif menjelang Pemilihan Presiden pada 9 Juli mendatang. "Proses demokrasi dan Pemilihan Presiden kali ini banyak diwarnai kampanye hitam, fitnah, hingga pendiskreditan," kata presiden kelima Indonesia itu saat berdiskusi dengan awak media dalam kunjungan ke berbagai kantor redaksi media di Surabaya, Jumat. ... selengkapnya...



Rachmat Yasin bakal disidang di Bandung

Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menetapkan perpanjangan penahanan buat Bupati Bogor Rachmat Yasin dan anak buahnya, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin. Menurut penasihat hukum Yasin, Sugeng Teguh Santoso, sidang perkara kliennya bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat.Sugeng mengatakan hal itu lantaran hari ini Pengadilan Negeri Bandung memperpanjang masa penahanan buat Yasin selama 30 hari."Ini perpanjangan dari PN Bandung untuk 30 hari. Karena pemeriksaan masih belum selesai. ... selengkapnya...



Polisi kejar perampok dan pemerkosa sadis ke luar Inhu

Perampokan yang terjadi di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau, terhadap keluarga inisial SA (49), dan anaknya JP (17) yang diperkosa oleh pelaku masih dikejar polisi. Kapolres Indragiri Hulu AKBP Aris Prasetyo mengatakan, pihaknya mendapat sejumlah informasi terkait keberadaan pelaku, hal itu yang menjadi acuan untuk melakukan pengejaran."Dari keterangan korban, kita mengantongi beberapa identitas pelaku, kita lakukan pengejaran ke luar daerah Indragiri Hulu," kata Aris di Mapolda Riau. ... selengkapnya...



via Polisi kejar perampok dan pemerkosa sadis ke luar Inhu

Timses Jokowi minta Polri bongkar penyandang dana 'Obor Rakyat'

Moeldoko: TNI Netral-Tegas Dalam Pengamanan Pilpres

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pihaknya netral, tegas dan profesional dalam menjalankan tugas operasi pengamanan Pilpres 9 Juli mendatang. "Dalam menjalankan tugas operasi pengamanan pemilu tema besar kami netral, tegas dan profesional. Kita netral dalam konteks politik dan praktis," ujar Jenderal Moeldoko dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dalam Kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Menurut dia, TNI menjalankan tugas tidak pandang bulu kalau salah harus ditindak sebagaimana mestinya. ... selengkapnya...



WNI di Rusia Sudah Melakukan Pemilihan

Masyarakat Indonesia di Rusia, khususnya mereka yang berdomisili di Kota Moskow dan sekitarnya, Jumat melaksanakan Pemilu Presiden 2014 di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) Moskow yang berlokasi di KBRI Moskow. "Pilpres berjalan aman dan lancar dengan partisipasi yang cukup besar dari masyarakat Indonesia di Moskow," demikian rilis berita dari KBRI Moskow yang diterima Antara di Jakarta, Jumat. ... selengkapnya...



Bagir: Siarkan Berita Harus Pertimbangkan Banyak Hal

Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan pers harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menyiarkan berita, seperti kemungkinan dampak yang akan terjadi terkait pemberitaan tersebut. "Menurut saya pers punya aturan natural sendiri. Yaitu ketika mau menyiarkan berita harus pertimbangkan banyak hal. Kemungkinan dampak yang terjadi. Apakah berita yang kita tayangkan menimbulkan ketegangan atau konflik atau tidak," ujar Bagir Manan dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dalam Kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat. ... selengkapnya...



Polisi kejar perampok dan pemerkosa sadis ke luar Inhu

Perampokan yang terjadi di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau, terhadap keluarga inisial SA (49), dan anaknya JP (17) yang diperkosa oleh pelaku masih dikejar polisi. Kapolres Indragiri Hulu AKBP Aris Prasetyo mengatakan, pihaknya mendapat sejumlah informasi terkait keberadaan pelaku, hal itu yang menjadi acuan untuk melakukan pengejaran."Dari keterangan korban, kita mengantongi beberapa identitas pelaku, kita lakukan pengejaran ke luar daerah Indragiri Hulu," kata Aris di Mapolda Riau. ... selengkapnya...



TvOne akui berita PDIP jiplak PKI salah

Pihak TvOne diprotes PDIP lantaran memberitakan partai berlambang banteng itu disebut jiplakan PKI. Pihak tvOne akhirnya mengakui kalau berita tersebut salah."Kita bikin berita salah kita ralat. Latar belakang pemberitaan itu tidak ada banyak kekurangan kelengkapan narasumber," ujar Wapemred tvOne Toto Suryanto di Dewan Pers, Jumat (4/7).Toto menambahkan pihak tvOne pun tak keberatan dengan memberikan hak jawab kepada PDIP. Namun, mengenai permintaan maaf terbuka, tvOne masih akan pikir-pikir terlebih dahulu."Lihat saja nanti," katanya singkat. ... selengkapnya...



KPI : Tayangan Ramadhan Perlu Perbaikan

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Rahmat Arifin mengatakan tayangan Ramadhan di beberapa stasiun televisi masih perlu diperbaiki karena belum mengikuti aturan dari KPI. "Pelanggaran yang dilakukan seperti humor yang berlebihan, adegan tidak pantas yang melanggar norma kesopanan, pengungkapan aib, muatan seksual dan muatan kekerasan," ujar Rahmat dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat. Pelanggaran tersebut terdapat pada program OVJ Buka Bareng (Trans 7), Sahurnya Ramadhan (Trans TV) Rindu Suara Adzan (Global TV), dan Santri Galau Turun Gunung (SCTV). ... selengkapnya...



Pengacara Obor Rakyat senang kliennya cuma kena hukuman denda

Kuasa hukum pemimpin redaksi dan penulis tabloid Obor Rakyat, Hinca Panjaitan, mengaku tidak terlalu mempersoalkan penetapan tersangka kepada kliennya. Alasannya, pasal di dalam UU pers tidak menyeret kedua kliennya tersebut ke dalam penjara."Pasal 18 UU Pers yang disangkakan soal pidana administratif. Itu menyoal denda saja karena tak berbadan hukum," kata Hinca Panjaitan dalam pesan singkatnya, Jumat (3/7).Dia pun masih percaya diri kalau apa yang dibuat kliennya adalah produk jurnalis. "Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. ... selengkapnya...



Didukung koran The Jakarta Post, ini kata Jokowi

Hari ini dua media telah secara resmi memberikan dukungannya kepada salah satu calon presiden Indonesia, The Jakarta Post dan The Economist. Calon presiden yang mereka dukung adalah Joko Widodo (Jokowi).Dikonfirmasi mengenai dukungan media ini, Jokowi mengatakan, tidak pernah ada kontrak apapun dengan mereka. Karena selama ini, dia hanya melakukan kontrak dengan masyarakat dan rakyat, bukan politisi ataupun media."Tidak ada kontrak apapun dengan partai politik. Tidak ada kontrak apapun dengan media. Tidak ada kontrak apapun dengan siapapun. ... selengkapnya...



Presiden Sampaikan Lima Pesan kepada Prabowo-Hatta

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sebanyak lima pesan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sekiranya mereka diberi amanah untuk memimpin bangsa 2014-2019. "Saya punya kewajiban moral untuk mengingatkan kembali," kata Presiden saat menerima kunjungan pasangan Prabowo-Hatta di kediaman pribadinya di Cikeas, Jawa Barat, Jumat malam, sebagaimana ditayangkan secara langsung oleh stasiun televisi TvOne. ... selengkapnya...



Timses Jokowi minta Polri bongkar penyandang dana 'Obor Rakyat'

Mantan Kapolri Jenderal Purn (Pol) Dai Bachtiar mengapresiasi langkah Polri terkait penetapan Pemimpin redaksi dan penulis Tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, sebagai tersangka. Dai yang juga Penasihat Tim Pemenangan Jokowi-JK itu meminta institusi Polri untuk menindak siapa saja yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu. selengkapnya...



via Timses Jokowi minta Polri bongkar penyandang dana 'Obor Rakyat'

Margonda Sang Legenda Revolusi

SBY kasih wejangan pada Prabowo: Pemimpin harus sabar dan kuat

Malam ini pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa bertandang ke Puri Cikeas untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pertemuan itu, SBY banyak memberikan wejangan kepada Prabowo jika nantinya terpilih menjadi presiden kelak."Saya berharap Bapak bisa memimpin negeri ini, yang belum baik Bapak bisa melanjutkan dan memperbaiki yang belum saya rampungkan. Saya yakin Bapak-bapak akan mendapat amanah dari pemerintahan yang saya pimpin selama ini," kata SBY, Jumat (4/7) malam. ... selengkapnya...



Ditanya pemeriksaan di KPK, eks Sekjen Kemendagri bohong

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tukar guling tanah Pemerintah Kota Tegal di KPK. Namun dia berkelit kehadirannya di KPK bukan diperiksa sebagai saksi melainkan hanya ingin menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)."Saksi kasus apa? Saya ke sini untuk nyerahin LHKPN," kata Diah usai keluar dari Gedung KPK saat diberondong pertanyaan wartawan, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Moeldoko: TNI Netral-Tegas Dalam Pengamanan Pilpres

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pihaknya netral, tegas dan profesional dalam menjalankan tugas operasi pengamanan Pilpres 9 Juli mendatang. "Dalam menjalankan tugas operasi pengamanan pemilu tema besar kami netral, tegas dan profesional. Kita netral dalam konteks politik dan praktis," ujar Jenderal Moeldoko dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dalam Kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Menurut dia, TNI menjalankan tugas tidak pandang bulu kalau salah harus ditindak sebagaimana mestinya. ... selengkapnya...



Mitos 350 Tahun Penjajahan

SEBAGAI orang yang nyaris 25 tahun menetap di Belanda, saya sering ditanya tentang masa lampau Belanda di Indonesia. Ada pertanyaan menarik seperti adakah bekas-bekas masa lampau itu terlihat di Belanda? Ada pula pernyataan langsung seperti “Apakah Belanda sampai 350 tahun menjajah Indonesia?” Bagi saya, itu tidak terlalu menarik.Apakah benar Belanda menjajah selama itu?Ayo kita hitung. Apakah kita harus bersetuju bahwa Belanda mulai menjajah Indonesia bersamaan dengan berdirinya VOC pada 1602? Mungkin karena tidak tahu versi angka tahun lain, biasanya langsung dijawab setuju. ... selengkapnya...



JK desak Polri usut penyandang dana Obor Rakyat

Calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) tidak puas dengan penetapan tersangka tabloid Obor Rakyat. Menurut pasangan Joko Widodo ini, Polri perlu mengusut siapa di balik tabloid tersebut."Kalau sudah tersangka dan bersalah harus diusut siapa di belakangnya," tegas JK di sela-sela acara istighosah di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Jumat (3/7).JK pun merasa pasal yang dikenakan kepada Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa belum maksimal. "Enggak juga karena fitnah kan dia bukan hanya orang biasa saja," kata dia. ... selengkapnya...



Kapolri: Pers Diminta Sampaikan Berita Positif Pilpres

Kapolri Jenderal Sutarman meminta pers dapat menyampaikan berita yang positif terhadap kedua pasangan capres maupun cawapres sehingga Pilpres dapat berjalan dengan suasana damai dan tenteram. "Media berperan besar, saya mengimbau. Kebebasan pers sejak reformasi.Sampai tgl 9 sampai penetapan nanti sampaikan berita yang positif," ujar Jenderal Sutarman dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dalam kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Menurut dia, sebaiknya media menyampaikan kebaikan terhadap kedua pasang capres-cawapres meskipun keburukan itu sebuah fakta. ... selengkapnya...



TvOne akui berita PDIP jiplak PKI salah

Pihak TvOne diprotes PDIP lantaran memberitakan partai berlambang banteng itu disebut jiplakan PKI. Pihak tvOne akhirnya mengakui kalau berita tersebut salah."Kita bikin berita salah kita ralat. Latar belakang pemberitaan itu tidak ada banyak kekurangan kelengkapan narasumber," ujar Wapemred tvOne Toto Suryanto di Dewan Pers, Jumat (4/7).Toto menambahkan pihak tvOne pun tak keberatan dengan memberikan hak jawab kepada PDIP. Namun, mengenai permintaan maaf terbuka, tvOne masih akan pikir-pikir terlebih dahulu."Lihat saja nanti," katanya singkat. ... selengkapnya...



WNI di Rusia Sudah Melakukan Pemilihan

Masyarakat Indonesia di Rusia, khususnya mereka yang berdomisili di Kota Moskow dan sekitarnya, Jumat melaksanakan Pemilu Presiden 2014 di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) Moskow yang berlokasi di KBRI Moskow. "Pilpres berjalan aman dan lancar dengan partisipasi yang cukup besar dari masyarakat Indonesia di Moskow," demikian rilis berita dari KBRI Moskow yang diterima Antara di Jakarta, Jumat. ... selengkapnya...



Timses Jokowi minta Polri bongkar penyandang dana 'Obor Rakyat'

Mantan Kapolri Jenderal Purn (Pol) Dai Bachtiar mengapresiasi langkah Polri terkait penetapan Pemimpin redaksi dan penulis Tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, sebagai tersangka. Dai yang juga Penasihat Tim Pemenangan Jokowi-JK itu meminta institusi Polri untuk menindak siapa saja yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu. selengkapnya...



Margonda Sang Legenda Revolusi

FOTO hitam putih itu nyaris luntur. Terpampang lusuh di lantai dua Museum Perjoangan Bogor, Jalan Merdeka No. 56 Kota Bogor. Di bawah foto tertulis nama yang kini lebih dikenal sebagai jalan besar di kota Depok: Margonda.Foto Margonda dipajang berdampingan dengan foto Kapten Tb. Muslihat dan Letnan Jenderal Ibrahim Adjie. “Semasa hidupnya Margonda berkawan dekat dengan Ibrahim Adjie dan Tb. Muslihat,” kata Mahruf, juru rawat museum, kepada Historia. “Di sini (Museum Perjoangan Bogor) sering berkumpul para veteran pejuang. ... selengkapnya...



via Margonda Sang Legenda Revolusi

Kampanye Prabowo-Hatta, artis ibu kota rambah pesantren di Jatim

Cuma punya Rp 20 ribu, Suwandi nekat ke Jakarta cari ayah tiri

Anak kecil belasan tahun sudah selayaknya mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Namun hal tersebut justru tak diterima oleh Suwandi (12). Bocah ini nekat mencari ayah tirinya ke Jakarta hanya dengan bermodalkan uang sebesar Rp 20.000 saja.Suwandi mencari Tarmo (42), ayah tirinya yang bekerja sebagai kuli panggul di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak setahun lalu. Namun nahas baginya. Bukannya bertemu dengan sang ayahanda, Suwandi justru menjadi korban human trafficking oleh seseorang yang baru dikenalnya di Jakarta. ... selengkapnya...



PDIP Solo siagakan 4.200 satgas anti politik uang

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Solo, Jawa Tengah menyiagakan 4.200 personel satuan tugas (Satgas) politik uang. Ribuan satgas tersebut akan bekerja 24 jam nonstop sejak masa tenang hingga saat pencoblosan pemilu presiden 9 Juli mendatang.Ketua DPC DPC PDIP Kota Surakarta, FX. Hadi Rudyatmo mengatakan mereka akan diapelkan secara tertutup di Graha Saba Buana pada Sabtu (5/7) malam."4.200 satgas anti politik uang itu terdiri dari 3.500 anggota satgas PDIP ditambah pengurus ranting dan anak ranting, besok malam kita apelkan," ujar Rudy, di Balai Kota Solo, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Polisi kejar perampok dan pemerkosa sadis ke luar Inhu

Perampokan yang terjadi di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau, terhadap keluarga inisial SA (49), dan anaknya JP (17) yang diperkosa oleh pelaku masih dikejar polisi. Kapolres Indragiri Hulu AKBP Aris Prasetyo mengatakan, pihaknya mendapat sejumlah informasi terkait keberadaan pelaku, hal itu yang menjadi acuan untuk melakukan pengejaran."Dari keterangan korban, kita mengantongi beberapa identitas pelaku, kita lakukan pengejaran ke luar daerah Indragiri Hulu," kata Aris di Mapolda Riau. ... selengkapnya...



Kediri kekurangan ribuan surat suara Pilpres

Mendekati pilpres 9 Juli mendatang KPUD Kabupaten Kediri, Jawa Timur masih mengalami kekurangan ribuan surat suara. Kekurangan terjadi dikarenakan banyak ditemukan surat suara rusak saat dilakukan pelipatan dan sortir. Pihak KPUD mengaku telah mengajukan permintaan surat suara pengganti dan tambahan ke KPU Pusat, namun hingga kini belum dikirim. Kebutuhan surat suara yang dibutuhkan KPUD Kabupaten Kediri sebanyak 7.176 lembar."Kekurangan ini dikarenakan temuan sebanyak 3. ... selengkapnya...



Warung pecel lele di Palembang bakal dikenai pajak

Dinilai menguntungkan dan makin menjamur, usaha kaki lima seperti pecel lele di Palembang bakal dikenakan pajak. Hal ini sebagai upaya untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) kota pempek tersebut.Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Palembang Syahrul Hepni mengatakan, sebelumnya semua restoran dan rumah makan sudah dikenakan pajak, maka kali ini sasaran berikutnya adalah pedagang makanan seperti pecel lele yang banyak bertebaran di pinggir jalan, khususnya yang menjalankan usahanya malam hari."Ini baru usulan Pak Wakil Wali kota. ... selengkapnya...



Jokowi buka puasa dengan gorengan di Bekasi

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membatalkan puasanya dengan membeli gorengan di Jalan H Juanda, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat adzan magrib berkumandang, Innova putih dengan nomor polisi B 1567 PRA berhenti di tengah jalan, dan Jokowi keluar mobil.Tukang gorengan bernama Arga masih tidak percaya bahwa Jokowi mampir ke tempat berjualannya. Jokowi yang memilih gorengan memborong lima bungkus besar gorengan."Tadi beli gorengan 100 ribu. Ya nggak nyangka sama sekali kalau itu Pak Jokowi. Datang-datang langsung bilang 'pak beli gorengan' gitu saja. Saya pikir orang biasa. ... selengkapnya...



Beritakan PDIP jiplakan PKI, TvOne minta maaf & beri hak jawab

Pihak tvOne akhirnya meminta maaf kepada PDIP karena menyiarkan pemberitaan yang menyebut partai berlambang banteng itu jiplakan PKI. Selain meminta maaf, tvOne juga akan memberikan hak jawab kepada PDIP."TvOne bersedia memuat hak jawab secara proporsional disertai permintaan maaf kepada PDIP dan pemirsa. Hak jawab dimuat tiga kali pada jam yang sama dengan berita yang diadukan selambat-lambatnya Sabtu 5 Juli 2014," ujar Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers M Ridlo usai mediasi dengan tvOne dan PDIP di Dewan Pers, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Pajak pecel lele di Palembang ditanggung pembeli bukan pedagang

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Palembang Syahrul Hepni menegaskan, pemberlakuan pajak terhadap warung makan kaki lima seperti pecel lele, tidak dibebankan kepada pedagang, melainkan ditanggung pembeli. Hal itu agar tidak memberatkan pelaku usaha.Asumsinya, kata dia, jika satu porsi pecel lele biasanya seharga Rp 10 ribu, maka saat sudah diterapkan nanti, harganya naik menjadi Rp 11 ribu. Artinya, seribu rupiah tersebut merupakan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. ... selengkapnya...



Didukung koran The Jakarta Post, ini kata Jokowi

Hari ini dua media telah secara resmi memberikan dukungannya kepada salah satu calon presiden Indonesia, The Jakarta Post dan The Economist. Calon presiden yang mereka dukung adalah Joko Widodo (Jokowi).Dikonfirmasi mengenai dukungan media ini, Jokowi mengatakan, tidak pernah ada kontrak apapun dengan mereka. Karena selama ini, dia hanya melakukan kontrak dengan masyarakat dan rakyat, bukan politisi ataupun media."Tidak ada kontrak apapun dengan partai politik. Tidak ada kontrak apapun dengan media. Tidak ada kontrak apapun dengan siapapun. ... selengkapnya...



Kampanye Prabowo-Hatta, artis ibu kota rambah pesantren di Jatim

Sejumlah artis ibu kota yang masuk sebagai tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mulai ikut memanaskan Jawa Timur. Hari ini (4/7), mereka berkampanye ke sejumlah pesantren di Bangkalan, Madura dan mengajak para santri nyoblos nomor urut satu.Artis-artis ibu kota yang datang ke Jawa Timur itu antara lain, Kiki Amalia, Trio Dewi-Dewi, Aufar Hutapea, dan Marisa. Saat menggelar kampanyenya, para artis papan atas ini didampingi Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Raja Sapta Oktohari. ... selengkapnya...



via Kampanye Prabowo-Hatta, artis ibu kota rambah pesantren di Jatim

Mitos 350 Tahun Penjajahan

3 Tersangka penganiaya siswa SMA 3 juga pernah dilaporkan polisi

Polisi masih terus mendalami kasus tewasnya Padian Prawiryodirja (16) dan Arfiand Caesar Al Irhami (16), siswa SMA Negeri 3 Setiabudi yang mengikuti kegiatan pecinta alam di Tangkuban Perahu, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Tim penyidik menemukan tiga dari lima orang tersangka penganiayaan yang pernah melakukan tindakan yang sama dan akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya."Februari 2014 ada file data yang terjadi, penganiayaan terhadap kelompok pecinta alam yang didapat dari Polres Jakarta Selatan. ... selengkapnya...



Moeldoko: TNI Netral-Tegas Dalam Pengamanan Pilpres

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pihaknya netral, tegas dan profesional dalam menjalankan tugas operasi pengamanan Pilpres 9 Juli mendatang. "Dalam menjalankan tugas operasi pengamanan pemilu tema besar kami netral, tegas dan profesional. Kita netral dalam konteks politik dan praktis," ujar Jenderal Moeldoko dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dalam Kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Menurut dia, TNI menjalankan tugas tidak pandang bulu kalau salah harus ditindak sebagaimana mestinya. ... selengkapnya...



Didukung koran The Jakarta Post, ini kata Jokowi

Hari ini dua media telah secara resmi memberikan dukungannya kepada salah satu calon presiden Indonesia, The Jakarta Post dan The Economist. Calon presiden yang mereka dukung adalah Joko Widodo (Jokowi).Dikonfirmasi mengenai dukungan media ini, Jokowi mengatakan, tidak pernah ada kontrak apapun dengan mereka. Karena selama ini, dia hanya melakukan kontrak dengan masyarakat dan rakyat, bukan politisi ataupun media."Tidak ada kontrak apapun dengan partai politik. Tidak ada kontrak apapun dengan media. Tidak ada kontrak apapun dengan siapapun. ... selengkapnya...



Hati-hati, politik uang mulai serang kampus

Menjelang pilpres 9 Juli 2014, kasus dugaan politik uang (money politic) mulai menyerang warga. Tak tanggung-tanggung, sasarannya bukan masyarakat biasa, tetapi mahasiswa.Di Solo, Jawa Tengah 7 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang sedang nongkrong di warung kopi, tiba-tiba didatangi 2 orang pengendara sepeda motor yang berboncengan. Tanpa melepas helm, salah satu diantaranya langsung membagikan amplop berisi sejumlah uang. Tak berlama-lama, orang tersebut langsung pergi tanpa banyak bicara. ... selengkapnya...



Pers Indonesia Berkomitmen Jaga Suasana Kondusif Pilpres

Komponen pers Indonesia menyatakan komitmen bersama untuk menjaga suasana kondusif terkait pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Komitmen bersama tersebut dibacakan oleh Ketua Dewan Pers Bagir Manan yang disaksikan oleh Kapolri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Forum Pemred di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Bagir Manan mengatakan pers Indonesia, berkomitmen untuk gunakan kemerdekaan pers untuk kepentingan publik. ... selengkapnya...



Pakar: Pemilu Presiden Sudah Seharusnya Satu Putaran

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilu Presiden 2014 digelar satu putaran sudah tepat, sesuai kondisi jumlah calon yang tidak mengharuskan dua putaran, kata pakar politik Universitas Parahyangan Asep Warlan di Bandung, Jumat. "Putusan MK tepat karena berdasarkan hukum konstitusional bersyarat, kita tidak perlu melaksanakan pemilu dua putaran, perhitungannya 50+1 (persen) berarti kemenangan," kata Asep Warlan. Ia menyebutkan ada tiga hal dari faktor hukum dari keputusan MK yang dinilainya sudah tepat. ... selengkapnya...



PDIP Solo siagakan 4.200 satgas anti politik uang

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Solo, Jawa Tengah menyiagakan 4.200 personel satuan tugas (Satgas) politik uang. Ribuan satgas tersebut akan bekerja 24 jam nonstop sejak masa tenang hingga saat pencoblosan pemilu presiden 9 Juli mendatang.Ketua DPC DPC PDIP Kota Surakarta, FX. Hadi Rudyatmo mengatakan mereka akan diapelkan secara tertutup di Graha Saba Buana pada Sabtu (5/7) malam."4.200 satgas anti politik uang itu terdiri dari 3.500 anggota satgas PDIP ditambah pengurus ranting dan anak ranting, besok malam kita apelkan," ujar Rudy, di Balai Kota Solo, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Agustinus dipukuli debt collector, ini kata Bank BNI

Korban pemukulan debt collector, Agustinus Reinhard melayangkan surat somasi kedua kalinya ke Bank BNI Cabang Jakarta Kota. Agustinus dipukuli debt collector saat hendak mengurus tagihan kartu kredit kakaknya. Menanggapi kasus ini pihak BNI mengaku kasus ini bukan merupakan kasus pemukulan debitur BNI, melainkan perselisihan antara Collection Agency dengan Agustinus Reinhard. BNI pun mengaku tidak mengetahui secara jelas motif perselisihan tersebut. ... selengkapnya...



Cegah politik uang jelang coblosan, Jatim terapkan jam malam

Cegah politik 'wani piro' jelang coblosan Pilpres 9 Juli, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menerapkan jam malam di kampung-kampung yang ada di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Penerapannya, dimulai pada pukul 18.00 WIB, sehari sebelum coblosan hingga hari H, untuk menghindari 'serangan fajar' masuk ke kampung-kampung."Tujuannya agar tidak ada intimidasi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat agar memilih pasangan tertentu dengan cara menggunakan uang," terang Soekarwo, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Mitos 350 Tahun Penjajahan

SEBAGAI orang yang nyaris 25 tahun menetap di Belanda, saya sering ditanya tentang masa lampau Belanda di Indonesia. Ada pertanyaan menarik seperti adakah bekas-bekas masa lampau itu terlihat di Belanda? Ada pula pernyataan langsung seperti “Apakah Belanda sampai 350 tahun menjajah Indonesia?” Bagi saya, itu tidak terlalu menarik.Apakah benar Belanda menjajah selama itu?Ayo kita hitung. Apakah kita harus bersetuju bahwa Belanda mulai menjajah Indonesia bersamaan dengan berdirinya VOC pada 1602? Mungkin karena tidak tahu versi angka tahun lain, biasanya langsung dijawab setuju. ... selengkapnya...



via Mitos 350 Tahun Penjajahan

Pajak pecel lele di Palembang ditanggung pembeli bukan pedagang

Beritakan PDIP jiplakan PKI, TvOne minta maaf & beri hak jawab

Pihak tvOne akhirnya meminta maaf kepada PDIP karena menyiarkan pemberitaan yang menyebut partai berlambang banteng itu jiplakan PKI. Selain meminta maaf, tvOne juga akan memberikan hak jawab kepada PDIP."TvOne bersedia memuat hak jawab secara proporsional disertai permintaan maaf kepada PDIP dan pemirsa. Hak jawab dimuat tiga kali pada jam yang sama dengan berita yang diadukan selambat-lambatnya Sabtu 5 Juli 2014," ujar Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers M Ridlo usai mediasi dengan tvOne dan PDIP di Dewan Pers, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Berkas penyuap Rachmat Yasin segera masuk meja hijau

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan berkas perkara Direktur PT Bukit Jonggol Asri, Franciscus Xaverius Yohan Yap (YY), sudah dilimpahkan dari penyidik kepada penuntut umum. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, jika tak ada halangan maka dalam waktu 14 hari terduga penyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin itu segera disidang."Berkas tersangka atas inisial YY masuk tahap 2 atau P21. Maksimal 14 hari kerja berkas akan dilimpahkan ke pengadilan," kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/7).YY diduga sebagai penyuap disangkakan dua pasal. ... selengkapnya...



Jokowi buka puasa dengan gorengan di Bekasi

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membatalkan puasanya dengan membeli gorengan di Jalan H Juanda, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat adzan magrib berkumandang, Innova putih dengan nomor polisi B 1567 PRA berhenti di tengah jalan, dan Jokowi keluar mobil.Tukang gorengan bernama Arga masih tidak percaya bahwa Jokowi mampir ke tempat berjualannya. Jokowi yang memilih gorengan memborong lima bungkus besar gorengan."Tadi beli gorengan 100 ribu. Ya nggak nyangka sama sekali kalau itu Pak Jokowi. Datang-datang langsung bilang 'pak beli gorengan' gitu saja. Saya pikir orang biasa. ... selengkapnya...



Prabowo-Hatta tak hadir kampanye, warga Bandung kecewa

Kampanye akbar pasangan nomor urut satu di Lapangan Tegalega Bandung tak lengkap tanpa kehadiran Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Ribuan massa yang hadir kecewa. Padahal mereka berharap besar akan kehadiran pasangan yang diusung koalisi merah putih itu.Selain Prabowo-Hatta, ketua tim pemenangan di Jabar Ahmad Heryawan juga absen menjadi juru kampanye. ... selengkapnya...



Timses Jokowi minta Polri bongkar penyandang dana 'Obor Rakyat'

Mantan Kapolri Jenderal Purn (Pol) Dai Bachtiar mengapresiasi langkah Polri terkait penetapan Pemimpin redaksi dan penulis Tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, sebagai tersangka. Dai yang juga Penasihat Tim Pemenangan Jokowi-JK itu meminta institusi Polri untuk menindak siapa saja yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu. selengkapnya...



Politikus PDIP: tvOne seperti Obor Rakyat versi televisi

Kecaman atas praktik pemberitaan stasiun televisi tvOne dalam Pilpres 2014 terus mengalir, terutama pasca-tudingan komunis terhadap capres Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Stasiun televisi milik Aburizal Bakrie tersebut dinilai sudah jauh dari praktik jurnalistik karena intervensi pemilik modal yang berlebihan. ... selengkapnya...



WNI di Rusia Sudah Melakukan Pemilihan

Masyarakat Indonesia di Rusia, khususnya mereka yang berdomisili di Kota Moskow dan sekitarnya, Jumat melaksanakan Pemilu Presiden 2014 di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) Moskow yang berlokasi di KBRI Moskow. "Pilpres berjalan aman dan lancar dengan partisipasi yang cukup besar dari masyarakat Indonesia di Moskow," demikian rilis berita dari KBRI Moskow yang diterima Antara di Jakarta, Jumat. ... selengkapnya...



Kampanye Prabowo-Hatta, artis ibu kota rambah pesantren di Jatim

Sejumlah artis ibu kota yang masuk sebagai tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mulai ikut memanaskan Jawa Timur. Hari ini (4/7), mereka berkampanye ke sejumlah pesantren di Bangkalan, Madura dan mengajak para santri nyoblos nomor urut satu.Artis-artis ibu kota yang datang ke Jawa Timur itu antara lain, Kiki Amalia, Trio Dewi-Dewi, Aufar Hutapea, dan Marisa. Saat menggelar kampanyenya, para artis papan atas ini didampingi Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Raja Sapta Oktohari. ... selengkapnya...



Margonda Sang Legenda Revolusi

FOTO hitam putih itu nyaris luntur. Terpampang lusuh di lantai dua Museum Perjoangan Bogor, Jalan Merdeka No. 56 Kota Bogor. Di bawah foto tertulis nama yang kini lebih dikenal sebagai jalan besar di kota Depok: Margonda.Foto Margonda dipajang berdampingan dengan foto Kapten Tb. Muslihat dan Letnan Jenderal Ibrahim Adjie. “Semasa hidupnya Margonda berkawan dekat dengan Ibrahim Adjie dan Tb. Muslihat,” kata Mahruf, juru rawat museum, kepada Historia. “Di sini (Museum Perjoangan Bogor) sering berkumpul para veteran pejuang. ... selengkapnya...



Pajak pecel lele di Palembang ditanggung pembeli bukan pedagang

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Palembang Syahrul Hepni menegaskan, pemberlakuan pajak terhadap warung makan kaki lima seperti pecel lele, tidak dibebankan kepada pedagang, melainkan ditanggung pembeli. Hal itu agar tidak memberatkan pelaku usaha.Asumsinya, kata dia, jika satu porsi pecel lele biasanya seharga Rp 10 ribu, maka saat sudah diterapkan nanti, harganya naik menjadi Rp 11 ribu. Artinya, seribu rupiah tersebut merupakan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. ... selengkapnya...



via Pajak pecel lele di Palembang ditanggung pembeli bukan pedagang

Ditanya pemeriksaan di KPK, eks Sekjen Kemendagri bohong

Sekda Palembang tetap sangkal antarkan duit suap buat Akil

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ucok Hidayat, sore hari ini menyelesaikan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi dan kesaksian palsu. Saat dicecar awak media, Ucok tetap menyangkal ikut mengantar duit sogok buat mantan Ketua MK, Akil Mochtar."Enggak, enggak, enggak ada itu," kata Ucok kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/7).Ucok dengan dikawal tujuh pria itu tampak enggan menjawab pertanyaan awak media. Dia berusaha menghindari kejaran para pewarta. ... selengkapnya...



Analis: Program Capres Saat Debat Janji Mengikat

Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Budi Setiyono menilai program calon presiden yang disampaikan calon presiden maupun calon wakil presiden saat debat merupakan janji kepada rakyat yang bersifat mengikat. "Apa yang dikemukakan saat debat, program, `statement` yang diungkapkan capres dan cawapres harus benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan kelak jika terpilih," katanya di Semarang, Jumat. ... selengkapnya...



Mitos 350 Tahun Penjajahan

SEBAGAI orang yang nyaris 25 tahun menetap di Belanda, saya sering ditanya tentang masa lampau Belanda di Indonesia. Ada pertanyaan menarik seperti adakah bekas-bekas masa lampau itu terlihat di Belanda? Ada pula pernyataan langsung seperti “Apakah Belanda sampai 350 tahun menjajah Indonesia?” Bagi saya, itu tidak terlalu menarik.Apakah benar Belanda menjajah selama itu?Ayo kita hitung. Apakah kita harus bersetuju bahwa Belanda mulai menjajah Indonesia bersamaan dengan berdirinya VOC pada 1602? Mungkin karena tidak tahu versi angka tahun lain, biasanya langsung dijawab setuju. ... selengkapnya...



Moeldoko: TNI Netral-Tegas Dalam Pengamanan Pilpres

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pihaknya netral, tegas dan profesional dalam menjalankan tugas operasi pengamanan Pilpres 9 Juli mendatang. "Dalam menjalankan tugas operasi pengamanan pemilu tema besar kami netral, tegas dan profesional. Kita netral dalam konteks politik dan praktis," ujar Jenderal Moeldoko dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dalam Kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Menurut dia, TNI menjalankan tugas tidak pandang bulu kalau salah harus ditindak sebagaimana mestinya. ... selengkapnya...



Cegah politik uang jelang coblosan, Jatim terapkan jam malam

Cegah politik 'wani piro' jelang coblosan Pilpres 9 Juli, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menerapkan jam malam di kampung-kampung yang ada di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Penerapannya, dimulai pada pukul 18.00 WIB, sehari sebelum coblosan hingga hari H, untuk menghindari 'serangan fajar' masuk ke kampung-kampung."Tujuannya agar tidak ada intimidasi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat agar memilih pasangan tertentu dengan cara menggunakan uang," terang Soekarwo, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Beritakan PDIP jiplakan PKI, TvOne minta maaf & beri hak jawab

Pihak tvOne akhirnya meminta maaf kepada PDIP karena menyiarkan pemberitaan yang menyebut partai berlambang banteng itu jiplakan PKI. Selain meminta maaf, tvOne juga akan memberikan hak jawab kepada PDIP."TvOne bersedia memuat hak jawab secara proporsional disertai permintaan maaf kepada PDIP dan pemirsa. Hak jawab dimuat tiga kali pada jam yang sama dengan berita yang diadukan selambat-lambatnya Sabtu 5 Juli 2014," ujar Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers M Ridlo usai mediasi dengan tvOne dan PDIP di Dewan Pers, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Jokowi buka puasa dengan gorengan di Bekasi

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membatalkan puasanya dengan membeli gorengan di Jalan H Juanda, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat adzan magrib berkumandang, Innova putih dengan nomor polisi B 1567 PRA berhenti di tengah jalan, dan Jokowi keluar mobil.Tukang gorengan bernama Arga masih tidak percaya bahwa Jokowi mampir ke tempat berjualannya. Jokowi yang memilih gorengan memborong lima bungkus besar gorengan."Tadi beli gorengan 100 ribu. Ya nggak nyangka sama sekali kalau itu Pak Jokowi. Datang-datang langsung bilang 'pak beli gorengan' gitu saja. Saya pikir orang biasa. ... selengkapnya...



PKS Karawang: Penyerang kantor bukan santri tapi preman

Sekitar 10 orang tidak dikenal melakukan aksi penyerangan di kantor DPD PKS Karawang, Jawa Barat. Pelaku awalnya melempari kantor DPD PKS dengan plastik berisi oli, tak puas mereka pun merusak meja, rak sepatu dan motor yang ada di halaman kantor PKS.Pelaku juga sempat memukuli seorang kader PKS Samsul yang hendak menutup pintu. Lalu siapa pelaku penyerangan tersebut?"Kami tidak tahu, biar itu tugas polisi. Tetapi salah satunya pakai baju koko dan berambut panjang, mereka bukan santri tapi preman," ujar Sekretaris DPD PKS Karawang Sujarwo saat dihubungi merdeka.com, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Soal 'Obor Rakyat', tim Jokowi tantang Polri periksa tim Prabowo

Kubu Jokowi-JK mengapresiasi keberanian Polri menetapkan Pemred Obor Rakyat Setyardi Budiono dan penulisnya Dharmawan Sepriyossa sebagai tersangka. Namun tak cukup sampai di situ, Polri juga didesak untuk mengungkap siapa penyandang dana tabloid yang dianggap telah menyudutkan Jokowi tersebut."Kita percaya, polisi tidak akan berhenti memeriksa para pelaku lapangannya saja. ... selengkapnya...



Ditanya pemeriksaan di KPK, eks Sekjen Kemendagri bohong

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tukar guling tanah Pemerintah Kota Tegal di KPK. Namun dia berkelit kehadirannya di KPK bukan diperiksa sebagai saksi melainkan hanya ingin menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)."Saksi kasus apa? Saya ke sini untuk nyerahin LHKPN," kata Diah usai keluar dari Gedung KPK saat diberondong pertanyaan wartawan, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



via Ditanya pemeriksaan di KPK, eks Sekjen Kemendagri bohong

Yusril sebut putusan MK pilpres 1 putaran bisa pecah belah NKRI

Polres Jayapura dalami kasus perobekan bendera Merah Putih

Kepolisian Resort Jayapura, Papua, mendalami kasus merobek bendera Merah Putih di Distrik Nimboran pada Senin (30/6) yang dilakukan oleh 12 warga setempat, dengan menamakan salah satu organisasi masyarakat."Kami sedang mendalami kasus menurunkan dan merobek bendera Merah Putih di Distrik Nimboran pada Senin (30/6) lalu," kata Kapolres Jayapura AKBP Sondang Siagian di Jayapura, seperti dikutip dari Antara, Jumat (4/7).Sondang mengatakan, pihaknya sudah mengamankan tujuh orang yang diduga sebagai pelaku dari 12 orang yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. ... selengkapnya...



TvOne bantah berita PDIP jiplak PKI perintah Ical

Pihak TvOne mengaku pemberitaan yang menyebut PDIP jiplak PDIP murni kesalahan redaksi saja. Pihak tvOne membantah kalau pemberitaan itu atas perintah dari pemilik, Aburizal Bakrie (Ical)."Setiap tanggungjawab pemberitaan dari mana pun saya yang tanggung, tidak ada hubungannya (Ical)," ujar Wapemred tvOne Toto Suryanto di Dewan Pers, Jumat (4/7).Toto beralasan bukan hanya tvOne saja yang pernah melakukan kesalahan. Dia menilai banyak media juga pernah melakukan pemberitaan yang salah."Kita bikin berita salah kita ralat," tuturnya. ... selengkapnya...



Pers Indonesia Berkomitmen Jaga Suasana Kondusif Pilpres

Komponen pers Indonesia menyatakan komitmen bersama untuk menjaga suasana kondusif terkait pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Komitmen bersama tersebut dibacakan oleh Ketua Dewan Pers Bagir Manan yang disaksikan oleh Kapolri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Forum Pemred di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Bagir Manan mengatakan pers Indonesia, berkomitmen untuk gunakan kemerdekaan pers untuk kepentingan publik. ... selengkapnya...



PPP usulkan pegawai RS Haji di Medan harus Islam

Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat ketentuan supaya seluruh pegawai Rumah Sakit Haji Medan harus beragama Islam. Usulan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Jumat, dengan agenda pembahasan Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja RS Haji Medan."Seluruh pegawai, dari yang paling tinggi hingga yang rendah harus beragama Islam, termasuk dokter yang bertugas," kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut Hosen Hutagalung, seperti dikutip dari Antara, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Kapolri: Pers Diminta Sampaikan Berita Positif Pilpres

Kapolri Jenderal Sutarman meminta pers dapat menyampaikan berita yang positif terhadap kedua pasangan capres maupun cawapres sehingga Pilpres dapat berjalan dengan suasana damai dan tenteram. "Media berperan besar, saya mengimbau. Kebebasan pers sejak reformasi.Sampai tgl 9 sampai penetapan nanti sampaikan berita yang positif," ujar Jenderal Sutarman dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dalam kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Menurut dia, sebaiknya media menyampaikan kebaikan terhadap kedua pasang capres-cawapres meskipun keburukan itu sebuah fakta. ... selengkapnya...



Timses Jokowi minta Polri bongkar penyandang dana 'Obor Rakyat'

Mantan Kapolri Jenderal Purn (Pol) Dai Bachtiar mengapresiasi langkah Polri terkait penetapan Pemimpin redaksi dan penulis Tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, sebagai tersangka. Dai yang juga Penasihat Tim Pemenangan Jokowi-JK itu meminta institusi Polri untuk menindak siapa saja yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu. selengkapnya...



Pencuri gergaji kabel aktif bawah tanah, PLN rugi Rp 225 juta

Kabel listrik aktif bawah tanah sepanjang 1.500 meter pun dicuri. Alhasil, PT PLN (Persero) merugi sebesar Rp 225 juta.Tidak terima aset milik perusahaannya dicuri, Safrul (45), karyawan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Kramasan Palembang mendatangi SPKT Mapolda Sumsel, Jumat (4/7). Menurut dia, kabel itu tertanam di sekitar kantor PT PLN (Persero) Kramasan di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, No 24, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kabel dengan jenis NYFGby yang fungsinya menyalurkan energi listrik dari PLTG II ke trafo itu dicuri pada Rabu (2/7) siang. ... selengkapnya...



Cuma punya Rp 20 ribu, Suwandi nekat ke Jakarta cari ayah tiri

Anak kecil belasan tahun sudah selayaknya mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Namun hal tersebut justru tak diterima oleh Suwandi (12). Bocah ini nekat mencari ayah tirinya ke Jakarta hanya dengan bermodalkan uang sebesar Rp 20.000 saja.Suwandi mencari Tarmo (42), ayah tirinya yang bekerja sebagai kuli panggul di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak setahun lalu. Namun nahas baginya. Bukannya bertemu dengan sang ayahanda, Suwandi justru menjadi korban human trafficking oleh seseorang yang baru dikenalnya di Jakarta. ... selengkapnya...



Takut pelanggan berkurang, pedagang tolak pajak pecel lele

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk menerapkan pajak bagi usaha warung makan kaki lima seperti pecel lele, ditolak sejumlah pedagang. Mereka beralasan, pajak tersebut otomatis akan menaikkan harga dan berpengaruh terhadap pendapatan.Ibu Tina (52), salah seorang pedagang pecel lele seputaran Jalan Jenderal Sudirman Palembang mengaku, pajak tersebut akan memberatkan pembeli. Apalagi pajaknya ditanggung konsumen."Sekarang ini warung seperti kami makin banyak, jadi banyak pesaing. ... selengkapnya...



Yusril sebut putusan MK pilpres 1 putaran bisa pecah belah NKRI

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal polemik keputusan Mahmakah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemilu presiden dan wakil presiden cukup satu putaran. Menurut dia, keputusan itu berpotensi memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).MK membatalkan pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pilpres yang menyebutkan capres dan cawapres dinyatakan menang jika memperoleh suara 50 plus 1 suara nasional dan minimal mendapatkan 20 persen suara di setengah provinsi Indonesia. ... selengkapnya...



via Yusril sebut putusan MK pilpres 1 putaran bisa pecah belah NKRI

Pencuri gergaji kabel aktif bawah tanah, PLN rugi Rp 225 juta

Kampanye Prabowo-Hatta, artis ibu kota rambah pesantren di Jatim

Sejumlah artis ibu kota yang masuk sebagai tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mulai ikut memanaskan Jawa Timur. Hari ini (4/7), mereka berkampanye ke sejumlah pesantren di Bangkalan, Madura dan mengajak para santri nyoblos nomor urut satu.Artis-artis ibu kota yang datang ke Jawa Timur itu antara lain, Kiki Amalia, Trio Dewi-Dewi, Aufar Hutapea, dan Marisa. Saat menggelar kampanyenya, para artis papan atas ini didampingi Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Raja Sapta Oktohari. ... selengkapnya...



Moeldoko: TNI Netral-Tegas Dalam Pengamanan Pilpres

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pihaknya netral, tegas dan profesional dalam menjalankan tugas operasi pengamanan Pilpres 9 Juli mendatang. "Dalam menjalankan tugas operasi pengamanan pemilu tema besar kami netral, tegas dan profesional. Kita netral dalam konteks politik dan praktis," ujar Jenderal Moeldoko dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dalam Kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Menurut dia, TNI menjalankan tugas tidak pandang bulu kalau salah harus ditindak sebagaimana mestinya. ... selengkapnya...



Yusril sebut putusan MK pilpres 1 putaran bisa pecah belah NKRI

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal polemik keputusan Mahmakah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemilu presiden dan wakil presiden cukup satu putaran. Menurut dia, keputusan itu berpotensi memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).MK membatalkan pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pilpres yang menyebutkan capres dan cawapres dinyatakan menang jika memperoleh suara 50 plus 1 suara nasional dan minimal mendapatkan 20 persen suara di setengah provinsi Indonesia. ... selengkapnya...



Ditanya pemeriksaan di KPK, eks Sekjen Kemendagri bohong

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tukar guling tanah Pemerintah Kota Tegal di KPK. Namun dia berkelit kehadirannya di KPK bukan diperiksa sebagai saksi melainkan hanya ingin menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)."Saksi kasus apa? Saya ke sini untuk nyerahin LHKPN," kata Diah usai keluar dari Gedung KPK saat diberondong pertanyaan wartawan, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Pemulung di Cirebon siap menangkan Prabowo-Hatta

Ratusan pemulung sampah di TPA Kopiluhur Cirebon, Jawa Barat, siap mendukung kemenangan Prabowo-Hatta dalam pemilihan Presiden 2014. Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, H. Herman Khaeron kepada wartawan di Cirebon, Jumat, mengatakan, gerakan pemulung sampah siap memenangkan Prabowo-Hatta bukti bahwa pasangan nomor urut dua, milik rakyat untuk rakyat.Dirinya mengajak para pemulung untuk memantapkan pilihan mereka kepada Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, karena yakin pasangan nomor urut satu jujur, tegas, bisa memimpin Indonesia. ... selengkapnya...



Beritakan PDIP jiplakan PKI, TvOne minta maaf & beri hak jawab

Pihak tvOne akhirnya meminta maaf kepada PDIP karena menyiarkan pemberitaan yang menyebut partai berlambang banteng itu jiplakan PKI. Selain meminta maaf, tvOne juga akan memberikan hak jawab kepada PDIP."TvOne bersedia memuat hak jawab secara proporsional disertai permintaan maaf kepada PDIP dan pemirsa. Hak jawab dimuat tiga kali pada jam yang sama dengan berita yang diadukan selambat-lambatnya Sabtu 5 Juli 2014," ujar Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers M Ridlo usai mediasi dengan tvOne dan PDIP di Dewan Pers, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Pajak pecel lele di Palembang ditanggung pembeli bukan pedagang

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Palembang Syahrul Hepni menegaskan, pemberlakuan pajak terhadap warung makan kaki lima seperti pecel lele, tidak dibebankan kepada pedagang, melainkan ditanggung pembeli. Hal itu agar tidak memberatkan pelaku usaha.Asumsinya, kata dia, jika satu porsi pecel lele biasanya seharga Rp 10 ribu, maka saat sudah diterapkan nanti, harganya naik menjadi Rp 11 ribu. Artinya, seribu rupiah tersebut merupakan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. ... selengkapnya...



Mitos 350 Tahun Penjajahan

SEBAGAI orang yang nyaris 25 tahun menetap di Belanda, saya sering ditanya tentang masa lampau Belanda di Indonesia. Ada pertanyaan menarik seperti adakah bekas-bekas masa lampau itu terlihat di Belanda? Ada pula pernyataan langsung seperti “Apakah Belanda sampai 350 tahun menjajah Indonesia?” Bagi saya, itu tidak terlalu menarik.Apakah benar Belanda menjajah selama itu?Ayo kita hitung. Apakah kita harus bersetuju bahwa Belanda mulai menjajah Indonesia bersamaan dengan berdirinya VOC pada 1602? Mungkin karena tidak tahu versi angka tahun lain, biasanya langsung dijawab setuju. ... selengkapnya...



Selain lempari kantor, pelaku juga pukuli kader PKS Karawang

Tak hanya merusak dan melempari, pelaku yang berjumlah 10 orang juga memukuli seorang kader PKS. Akibat pemukulan itu kader PKS tersebut mengalami luka-luka."Kader ada yang dipukuli oleh mereka. Korban bernama Samsul yang mengakibatkan luka memar di mata dan wajah," ujar Sekretaris DPD PKS Karawang Sujarwo saat dihubungi merdeka.com, Jumat (4/7).Menurut Sujarwo, aksi penyerangan dan pemukulan itu terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Saat itu banyak kader laki-laki yang sedang menuju masjid untuk menunaikan ibadah salat Jumat. ... selengkapnya...



Pencuri gergaji kabel aktif bawah tanah, PLN rugi Rp 225 juta

Kabel listrik aktif bawah tanah sepanjang 1.500 meter pun dicuri. Alhasil, PT PLN (Persero) merugi sebesar Rp 225 juta.Tidak terima aset milik perusahaannya dicuri, Safrul (45), karyawan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Kramasan Palembang mendatangi SPKT Mapolda Sumsel, Jumat (4/7). Menurut dia, kabel itu tertanam di sekitar kantor PT PLN (Persero) Kramasan di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, No 24, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kabel dengan jenis NYFGby yang fungsinya menyalurkan energi listrik dari PLTG II ke trafo itu dicuri pada Rabu (2/7) siang. ... selengkapnya...



via Pencuri gergaji kabel aktif bawah tanah, PLN rugi Rp 225 juta