Friday, July 4, 2014

Yusril sebut putusan MK pilpres 1 putaran bisa pecah belah NKRI

Polres Jayapura dalami kasus perobekan bendera Merah Putih

Kepolisian Resort Jayapura, Papua, mendalami kasus merobek bendera Merah Putih di Distrik Nimboran pada Senin (30/6) yang dilakukan oleh 12 warga setempat, dengan menamakan salah satu organisasi masyarakat."Kami sedang mendalami kasus menurunkan dan merobek bendera Merah Putih di Distrik Nimboran pada Senin (30/6) lalu," kata Kapolres Jayapura AKBP Sondang Siagian di Jayapura, seperti dikutip dari Antara, Jumat (4/7).Sondang mengatakan, pihaknya sudah mengamankan tujuh orang yang diduga sebagai pelaku dari 12 orang yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. ... selengkapnya...



TvOne bantah berita PDIP jiplak PKI perintah Ical

Pihak TvOne mengaku pemberitaan yang menyebut PDIP jiplak PDIP murni kesalahan redaksi saja. Pihak tvOne membantah kalau pemberitaan itu atas perintah dari pemilik, Aburizal Bakrie (Ical)."Setiap tanggungjawab pemberitaan dari mana pun saya yang tanggung, tidak ada hubungannya (Ical)," ujar Wapemred tvOne Toto Suryanto di Dewan Pers, Jumat (4/7).Toto beralasan bukan hanya tvOne saja yang pernah melakukan kesalahan. Dia menilai banyak media juga pernah melakukan pemberitaan yang salah."Kita bikin berita salah kita ralat," tuturnya. ... selengkapnya...



Pers Indonesia Berkomitmen Jaga Suasana Kondusif Pilpres

Komponen pers Indonesia menyatakan komitmen bersama untuk menjaga suasana kondusif terkait pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Komitmen bersama tersebut dibacakan oleh Ketua Dewan Pers Bagir Manan yang disaksikan oleh Kapolri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Forum Pemred di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Bagir Manan mengatakan pers Indonesia, berkomitmen untuk gunakan kemerdekaan pers untuk kepentingan publik. ... selengkapnya...



PPP usulkan pegawai RS Haji di Medan harus Islam

Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat ketentuan supaya seluruh pegawai Rumah Sakit Haji Medan harus beragama Islam. Usulan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Jumat, dengan agenda pembahasan Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja RS Haji Medan."Seluruh pegawai, dari yang paling tinggi hingga yang rendah harus beragama Islam, termasuk dokter yang bertugas," kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut Hosen Hutagalung, seperti dikutip dari Antara, Jumat (4/7). ... selengkapnya...



Kapolri: Pers Diminta Sampaikan Berita Positif Pilpres

Kapolri Jenderal Sutarman meminta pers dapat menyampaikan berita yang positif terhadap kedua pasangan capres maupun cawapres sehingga Pilpres dapat berjalan dengan suasana damai dan tenteram. "Media berperan besar, saya mengimbau. Kebebasan pers sejak reformasi.Sampai tgl 9 sampai penetapan nanti sampaikan berita yang positif," ujar Jenderal Sutarman dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dalam kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Menurut dia, sebaiknya media menyampaikan kebaikan terhadap kedua pasang capres-cawapres meskipun keburukan itu sebuah fakta. ... selengkapnya...



Timses Jokowi minta Polri bongkar penyandang dana 'Obor Rakyat'

Mantan Kapolri Jenderal Purn (Pol) Dai Bachtiar mengapresiasi langkah Polri terkait penetapan Pemimpin redaksi dan penulis Tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, sebagai tersangka. Dai yang juga Penasihat Tim Pemenangan Jokowi-JK itu meminta institusi Polri untuk menindak siapa saja yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu. selengkapnya...



Pencuri gergaji kabel aktif bawah tanah, PLN rugi Rp 225 juta

Kabel listrik aktif bawah tanah sepanjang 1.500 meter pun dicuri. Alhasil, PT PLN (Persero) merugi sebesar Rp 225 juta.Tidak terima aset milik perusahaannya dicuri, Safrul (45), karyawan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Kramasan Palembang mendatangi SPKT Mapolda Sumsel, Jumat (4/7). Menurut dia, kabel itu tertanam di sekitar kantor PT PLN (Persero) Kramasan di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, No 24, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kabel dengan jenis NYFGby yang fungsinya menyalurkan energi listrik dari PLTG II ke trafo itu dicuri pada Rabu (2/7) siang. ... selengkapnya...



Cuma punya Rp 20 ribu, Suwandi nekat ke Jakarta cari ayah tiri

Anak kecil belasan tahun sudah selayaknya mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Namun hal tersebut justru tak diterima oleh Suwandi (12). Bocah ini nekat mencari ayah tirinya ke Jakarta hanya dengan bermodalkan uang sebesar Rp 20.000 saja.Suwandi mencari Tarmo (42), ayah tirinya yang bekerja sebagai kuli panggul di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak setahun lalu. Namun nahas baginya. Bukannya bertemu dengan sang ayahanda, Suwandi justru menjadi korban human trafficking oleh seseorang yang baru dikenalnya di Jakarta. ... selengkapnya...



Takut pelanggan berkurang, pedagang tolak pajak pecel lele

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk menerapkan pajak bagi usaha warung makan kaki lima seperti pecel lele, ditolak sejumlah pedagang. Mereka beralasan, pajak tersebut otomatis akan menaikkan harga dan berpengaruh terhadap pendapatan.Ibu Tina (52), salah seorang pedagang pecel lele seputaran Jalan Jenderal Sudirman Palembang mengaku, pajak tersebut akan memberatkan pembeli. Apalagi pajaknya ditanggung konsumen."Sekarang ini warung seperti kami makin banyak, jadi banyak pesaing. ... selengkapnya...



Yusril sebut putusan MK pilpres 1 putaran bisa pecah belah NKRI

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal polemik keputusan Mahmakah Konstitusi (MK) yang menyatakan pemilu presiden dan wakil presiden cukup satu putaran. Menurut dia, keputusan itu berpotensi memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).MK membatalkan pasal 159 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pilpres yang menyebutkan capres dan cawapres dinyatakan menang jika memperoleh suara 50 plus 1 suara nasional dan minimal mendapatkan 20 persen suara di setengah provinsi Indonesia. ... selengkapnya...



via Yusril sebut putusan MK pilpres 1 putaran bisa pecah belah NKRI

No comments:

Post a Comment