Sekda Palembang tetap sangkal antarkan duit suap buat Akil
Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ucok Hidayat, sore hari ini menyelesaikan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi dan kesaksian palsu. Saat dicecar awak media, Ucok tetap menyangkal ikut mengantar duit sogok buat mantan Ketua MK, Akil Mochtar."Enggak, enggak, enggak ada itu," kata Ucok kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/7).Ucok dengan dikawal tujuh pria itu tampak enggan menjawab pertanyaan awak media. Dia berusaha menghindari kejaran para pewarta. ... selengkapnya...
Analis: Program Capres Saat Debat Janji Mengikat
Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Budi Setiyono menilai program calon presiden yang disampaikan calon presiden maupun calon wakil presiden saat debat merupakan janji kepada rakyat yang bersifat mengikat. "Apa yang dikemukakan saat debat, program, `statement` yang diungkapkan capres dan cawapres harus benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan kelak jika terpilih," katanya di Semarang, Jumat. ... selengkapnya...
Mitos 350 Tahun Penjajahan
SEBAGAI orang yang nyaris 25 tahun menetap di Belanda, saya sering ditanya tentang masa lampau Belanda di Indonesia. Ada pertanyaan menarik seperti adakah bekas-bekas masa lampau itu terlihat di Belanda? Ada pula pernyataan langsung seperti “Apakah Belanda sampai 350 tahun menjajah Indonesia?” Bagi saya, itu tidak terlalu menarik.Apakah benar Belanda menjajah selama itu?Ayo kita hitung. Apakah kita harus bersetuju bahwa Belanda mulai menjajah Indonesia bersamaan dengan berdirinya VOC pada 1602? Mungkin karena tidak tahu versi angka tahun lain, biasanya langsung dijawab setuju. ... selengkapnya...
Moeldoko: TNI Netral-Tegas Dalam Pengamanan Pilpres
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pihaknya netral, tegas dan profesional dalam menjalankan tugas operasi pengamanan Pilpres 9 Juli mendatang. "Dalam menjalankan tugas operasi pengamanan pemilu tema besar kami netral, tegas dan profesional. Kita netral dalam konteks politik dan praktis," ujar Jenderal Moeldoko dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dalam Kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Menurut dia, TNI menjalankan tugas tidak pandang bulu kalau salah harus ditindak sebagaimana mestinya. ... selengkapnya...
Cegah politik uang jelang coblosan, Jatim terapkan jam malam
Cegah politik 'wani piro' jelang coblosan Pilpres 9 Juli, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menerapkan jam malam di kampung-kampung yang ada di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Penerapannya, dimulai pada pukul 18.00 WIB, sehari sebelum coblosan hingga hari H, untuk menghindari 'serangan fajar' masuk ke kampung-kampung."Tujuannya agar tidak ada intimidasi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat agar memilih pasangan tertentu dengan cara menggunakan uang," terang Soekarwo, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
Beritakan PDIP jiplakan PKI, TvOne minta maaf & beri hak jawab
Pihak tvOne akhirnya meminta maaf kepada PDIP karena menyiarkan pemberitaan yang menyebut partai berlambang banteng itu jiplakan PKI. Selain meminta maaf, tvOne juga akan memberikan hak jawab kepada PDIP."TvOne bersedia memuat hak jawab secara proporsional disertai permintaan maaf kepada PDIP dan pemirsa. Hak jawab dimuat tiga kali pada jam yang sama dengan berita yang diadukan selambat-lambatnya Sabtu 5 Juli 2014," ujar Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers M Ridlo usai mediasi dengan tvOne dan PDIP di Dewan Pers, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
Jokowi buka puasa dengan gorengan di Bekasi
Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membatalkan puasanya dengan membeli gorengan di Jalan H Juanda, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat adzan magrib berkumandang, Innova putih dengan nomor polisi B 1567 PRA berhenti di tengah jalan, dan Jokowi keluar mobil.Tukang gorengan bernama Arga masih tidak percaya bahwa Jokowi mampir ke tempat berjualannya. Jokowi yang memilih gorengan memborong lima bungkus besar gorengan."Tadi beli gorengan 100 ribu. Ya nggak nyangka sama sekali kalau itu Pak Jokowi. Datang-datang langsung bilang 'pak beli gorengan' gitu saja. Saya pikir orang biasa. ... selengkapnya...
PKS Karawang: Penyerang kantor bukan santri tapi preman
Sekitar 10 orang tidak dikenal melakukan aksi penyerangan di kantor DPD PKS Karawang, Jawa Barat. Pelaku awalnya melempari kantor DPD PKS dengan plastik berisi oli, tak puas mereka pun merusak meja, rak sepatu dan motor yang ada di halaman kantor PKS.Pelaku juga sempat memukuli seorang kader PKS Samsul yang hendak menutup pintu. Lalu siapa pelaku penyerangan tersebut?"Kami tidak tahu, biar itu tugas polisi. Tetapi salah satunya pakai baju koko dan berambut panjang, mereka bukan santri tapi preman," ujar Sekretaris DPD PKS Karawang Sujarwo saat dihubungi merdeka.com, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
Soal 'Obor Rakyat', tim Jokowi tantang Polri periksa tim Prabowo
Kubu Jokowi-JK mengapresiasi keberanian Polri menetapkan Pemred Obor Rakyat Setyardi Budiono dan penulisnya Dharmawan Sepriyossa sebagai tersangka. Namun tak cukup sampai di situ, Polri juga didesak untuk mengungkap siapa penyandang dana tabloid yang dianggap telah menyudutkan Jokowi tersebut."Kita percaya, polisi tidak akan berhenti memeriksa para pelaku lapangannya saja. ... selengkapnya...
Ditanya pemeriksaan di KPK, eks Sekjen Kemendagri bohong
Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tukar guling tanah Pemerintah Kota Tegal di KPK. Namun dia berkelit kehadirannya di KPK bukan diperiksa sebagai saksi melainkan hanya ingin menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)."Saksi kasus apa? Saya ke sini untuk nyerahin LHKPN," kata Diah usai keluar dari Gedung KPK saat diberondong pertanyaan wartawan, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
via Ditanya pemeriksaan di KPK, eks Sekjen Kemendagri bohong
Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ucok Hidayat, sore hari ini menyelesaikan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi dan kesaksian palsu. Saat dicecar awak media, Ucok tetap menyangkal ikut mengantar duit sogok buat mantan Ketua MK, Akil Mochtar."Enggak, enggak, enggak ada itu," kata Ucok kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/7).Ucok dengan dikawal tujuh pria itu tampak enggan menjawab pertanyaan awak media. Dia berusaha menghindari kejaran para pewarta. ... selengkapnya...
Analis: Program Capres Saat Debat Janji Mengikat
Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Budi Setiyono menilai program calon presiden yang disampaikan calon presiden maupun calon wakil presiden saat debat merupakan janji kepada rakyat yang bersifat mengikat. "Apa yang dikemukakan saat debat, program, `statement` yang diungkapkan capres dan cawapres harus benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan kelak jika terpilih," katanya di Semarang, Jumat. ... selengkapnya...
Mitos 350 Tahun Penjajahan
SEBAGAI orang yang nyaris 25 tahun menetap di Belanda, saya sering ditanya tentang masa lampau Belanda di Indonesia. Ada pertanyaan menarik seperti adakah bekas-bekas masa lampau itu terlihat di Belanda? Ada pula pernyataan langsung seperti “Apakah Belanda sampai 350 tahun menjajah Indonesia?” Bagi saya, itu tidak terlalu menarik.Apakah benar Belanda menjajah selama itu?Ayo kita hitung. Apakah kita harus bersetuju bahwa Belanda mulai menjajah Indonesia bersamaan dengan berdirinya VOC pada 1602? Mungkin karena tidak tahu versi angka tahun lain, biasanya langsung dijawab setuju. ... selengkapnya...
Moeldoko: TNI Netral-Tegas Dalam Pengamanan Pilpres
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pihaknya netral, tegas dan profesional dalam menjalankan tugas operasi pengamanan Pilpres 9 Juli mendatang. "Dalam menjalankan tugas operasi pengamanan pemilu tema besar kami netral, tegas dan profesional. Kita netral dalam konteks politik dan praktis," ujar Jenderal Moeldoko dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dalam Kaitan dengan Pilpres" di Dewan Pers, Jakarta, Jumat. Menurut dia, TNI menjalankan tugas tidak pandang bulu kalau salah harus ditindak sebagaimana mestinya. ... selengkapnya...
Cegah politik uang jelang coblosan, Jatim terapkan jam malam
Cegah politik 'wani piro' jelang coblosan Pilpres 9 Juli, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menerapkan jam malam di kampung-kampung yang ada di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Penerapannya, dimulai pada pukul 18.00 WIB, sehari sebelum coblosan hingga hari H, untuk menghindari 'serangan fajar' masuk ke kampung-kampung."Tujuannya agar tidak ada intimidasi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat agar memilih pasangan tertentu dengan cara menggunakan uang," terang Soekarwo, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
Beritakan PDIP jiplakan PKI, TvOne minta maaf & beri hak jawab
Pihak tvOne akhirnya meminta maaf kepada PDIP karena menyiarkan pemberitaan yang menyebut partai berlambang banteng itu jiplakan PKI. Selain meminta maaf, tvOne juga akan memberikan hak jawab kepada PDIP."TvOne bersedia memuat hak jawab secara proporsional disertai permintaan maaf kepada PDIP dan pemirsa. Hak jawab dimuat tiga kali pada jam yang sama dengan berita yang diadukan selambat-lambatnya Sabtu 5 Juli 2014," ujar Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers M Ridlo usai mediasi dengan tvOne dan PDIP di Dewan Pers, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
Jokowi buka puasa dengan gorengan di Bekasi
Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membatalkan puasanya dengan membeli gorengan di Jalan H Juanda, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat adzan magrib berkumandang, Innova putih dengan nomor polisi B 1567 PRA berhenti di tengah jalan, dan Jokowi keluar mobil.Tukang gorengan bernama Arga masih tidak percaya bahwa Jokowi mampir ke tempat berjualannya. Jokowi yang memilih gorengan memborong lima bungkus besar gorengan."Tadi beli gorengan 100 ribu. Ya nggak nyangka sama sekali kalau itu Pak Jokowi. Datang-datang langsung bilang 'pak beli gorengan' gitu saja. Saya pikir orang biasa. ... selengkapnya...
PKS Karawang: Penyerang kantor bukan santri tapi preman
Sekitar 10 orang tidak dikenal melakukan aksi penyerangan di kantor DPD PKS Karawang, Jawa Barat. Pelaku awalnya melempari kantor DPD PKS dengan plastik berisi oli, tak puas mereka pun merusak meja, rak sepatu dan motor yang ada di halaman kantor PKS.Pelaku juga sempat memukuli seorang kader PKS Samsul yang hendak menutup pintu. Lalu siapa pelaku penyerangan tersebut?"Kami tidak tahu, biar itu tugas polisi. Tetapi salah satunya pakai baju koko dan berambut panjang, mereka bukan santri tapi preman," ujar Sekretaris DPD PKS Karawang Sujarwo saat dihubungi merdeka.com, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
Soal 'Obor Rakyat', tim Jokowi tantang Polri periksa tim Prabowo
Kubu Jokowi-JK mengapresiasi keberanian Polri menetapkan Pemred Obor Rakyat Setyardi Budiono dan penulisnya Dharmawan Sepriyossa sebagai tersangka. Namun tak cukup sampai di situ, Polri juga didesak untuk mengungkap siapa penyandang dana tabloid yang dianggap telah menyudutkan Jokowi tersebut."Kita percaya, polisi tidak akan berhenti memeriksa para pelaku lapangannya saja. ... selengkapnya...
Ditanya pemeriksaan di KPK, eks Sekjen Kemendagri bohong
Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tukar guling tanah Pemerintah Kota Tegal di KPK. Namun dia berkelit kehadirannya di KPK bukan diperiksa sebagai saksi melainkan hanya ingin menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)."Saksi kasus apa? Saya ke sini untuk nyerahin LHKPN," kata Diah usai keluar dari Gedung KPK saat diberondong pertanyaan wartawan, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
via Ditanya pemeriksaan di KPK, eks Sekjen Kemendagri bohong
No comments:
Post a Comment