PTUN tolak gugatan Koalisi Melawan Lupa atas pencapresan Prabowo
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Koalisi Gerakan Melawan Lupa atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI. Gugatan ini berdasarkan Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut UU NO 42 di antaranya pasal 5 dan 14.Ketua Majelis Hakim Hendro Puspito yang memimpin persidangan dalam putusannya menolak dua gugatan Koalisi Gerakan Melawan Lupa kepada KPU. ... selengkapnya...
Hasyim: Prabowo
Juru kampanye nasional( Jurkamnas) Prabowo - Hatta, Hasyim Djojohadikusumo menyatakan, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 itu diprakirakan menang 60 persen saat Pilpres pada 9 Juli 2014. "Prakiraan ini berdasarkan hasil survei tujuh lembaga independen yang terjamin keakuratannya sehubungan dukungan dan simpatisan kepada Prabowo - Hatta terus meningkat," katanya, dikonfirmasi, di Ambon, Jumat. ... selengkapnya...
DAD: Jokowi-JK Mampu Akomodir Masyarakat Adat
Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat mendukung pasangan calon presiden nomor urut dua, karena diyakini mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dan lembaga adat."Dalam beberapa bulan terakhir, kita lihat bahwa yang mengena dan sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia, nomor urut dua," kata Ketua DAD Provinsi Kalbar Yakobus Kumis di Rumah Radakng Pontianak, Jumat.Ia mengatakan kalau Joko Widodo terpilih sebagai presiden, pihaknya akan meminta agar Undang-Undang atau peraturan yang tidak mengakomodir masyarakat, lembaga maupun kekayaan adat, agar diakui. ... selengkapnya...
Anggota Komisi III ingin pelaku paedofil diberi hukuman maksimal
Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat mendukung pemberlakuan hukuman maksimal kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau paedofilia. Martin mengaku geram karena kasus-kasus semacam itu makin marak terjadi."Saya marah sekali. Bayangkan, anak 3-5 tahun diperkosa. Dalam rapat MA saya katakan kalian harus berikan hukuman (maksimal), perang terhadap paedofilia. Nanti akan pikirkan cara terbaik," kata Martin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
Perbudakan di Nusantara
DALAM rentang sejarah Indonesia, perbudakan pernah menjadi sistem kerja yang absah. Praktik ini berlangsung pada masa kurun niaga (1400-1700). Kala itu terdapat sejumlah orang yang menyerahkan dirinya secara sukarela kepada penguasa untuk jadi budak. Antara lain tersebab utang, ketidakmampuan membayar mas kawin, kegagalan panen, atau malapetaka lain.“Di Achim (Aceh), setiap orang menjual dirinya sendiri. ... selengkapnya...
Antisipasi kericuhan pilpres, Dinkes Solo siagakan 21 ambulans
Menjelang pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Kota Solo, menyiagakan 21 ambulans. Ke-21 ambulans yang menjalani apel siaga Jumat (4/7) pagi di Balai Kota Solo tersebut, akan disiagakan selama 24 jam sebelum dan selama atau sesudah pilpres."Ada 21 ambulans yang kami sediakan, 17 di antaranya siaga di 17 Puskesmas, dan 4 lainnya siaga di halaman DKK (Balai Kota) Surakarta selama 24 jam," ujar Kepala Seksi Pengendalian Penyakit DKK, Wahyu Indiyanto kepada wartawan. ... selengkapnya...
Banding ditolak, Hambit Bintih tetap dihukum 4 tahun penjara
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan telah menolak pengajuan banding terdakwa kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih. Mereka justru menguatkan putusan empat tahun penjara dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."Putusan PN dikuatkan. Pertimbangan PN sudah tepat dan benar," tulis Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ahmad Sobari, kepada wartawan, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
Mabes Polri Tetapkan Tersangka Kasus "Obor Rakyat"
Penyidik Mabes Polri telah menetapkan tersangka terhadap dua pimpinan Tabloid "Obor Rakyat" Setyardi Budiono dan Darmawan Septiyossa terkait laporan tim advokasi calon presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Sudah ditetapkan tersangka kemarin (Kamis, 3/7) malam," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Polisi Herry Prastowo di Jakarta, Jumat. Herry mengungkapkan penyidik telah mengantongi dua alat bukti untuk menetapkan kedua pimpinan Tabloid Obor Rakyat itu menjadi tersangka. ... selengkapnya...
Dinsos larang PSK eks Dolly masuk wilayah Sumsel
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumsel Apriyadi menegaskan, pihaknya sudah mengeluarkan kebijakan pelarangan pekerja seks komersial (PSK) eks Dolly Surabaya masuk ke wilayah Sumsel. Kebijakan ini menindaklanjuti adanya keinginan pengelola tempat hiburan yang mempekerjakan PSK tersebut."Eks Dolly tidak boleh masuk wilayah Sumsel, itu sudah keputusan bulat," ungkap Apriyadi, kepada merdeka.com, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
Putra Pahlawan Halim Perdanakusuma Dukung Jokowi-JK
Putra pahlawan dirgantara Halim Perdanakusuma, Ian Santoso Halim Perdanakusuma, menyatakan dukungannya terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI itu mendeklarasikan dukungannya bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2002-2005, Ryamizard Ryacudu, dan beberapa unsur dari PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat) serta beberapa unsur dari Keluarga Besar TNI/POLRI."Harapan saya dia bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Dan menjadikan negara ini baik, menjadi Indonesia hebat. ... selengkapnya...
via Putra Pahlawan Halim Perdanakusuma Dukung Jokowi-JK
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Koalisi Gerakan Melawan Lupa atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI. Gugatan ini berdasarkan Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut UU NO 42 di antaranya pasal 5 dan 14.Ketua Majelis Hakim Hendro Puspito yang memimpin persidangan dalam putusannya menolak dua gugatan Koalisi Gerakan Melawan Lupa kepada KPU. ... selengkapnya...
Hasyim: Prabowo
Juru kampanye nasional( Jurkamnas) Prabowo - Hatta, Hasyim Djojohadikusumo menyatakan, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 itu diprakirakan menang 60 persen saat Pilpres pada 9 Juli 2014. "Prakiraan ini berdasarkan hasil survei tujuh lembaga independen yang terjamin keakuratannya sehubungan dukungan dan simpatisan kepada Prabowo - Hatta terus meningkat," katanya, dikonfirmasi, di Ambon, Jumat. ... selengkapnya...
DAD: Jokowi-JK Mampu Akomodir Masyarakat Adat
Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat mendukung pasangan calon presiden nomor urut dua, karena diyakini mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dan lembaga adat."Dalam beberapa bulan terakhir, kita lihat bahwa yang mengena dan sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia, nomor urut dua," kata Ketua DAD Provinsi Kalbar Yakobus Kumis di Rumah Radakng Pontianak, Jumat.Ia mengatakan kalau Joko Widodo terpilih sebagai presiden, pihaknya akan meminta agar Undang-Undang atau peraturan yang tidak mengakomodir masyarakat, lembaga maupun kekayaan adat, agar diakui. ... selengkapnya...
Anggota Komisi III ingin pelaku paedofil diberi hukuman maksimal
Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat mendukung pemberlakuan hukuman maksimal kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau paedofilia. Martin mengaku geram karena kasus-kasus semacam itu makin marak terjadi."Saya marah sekali. Bayangkan, anak 3-5 tahun diperkosa. Dalam rapat MA saya katakan kalian harus berikan hukuman (maksimal), perang terhadap paedofilia. Nanti akan pikirkan cara terbaik," kata Martin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
Perbudakan di Nusantara
DALAM rentang sejarah Indonesia, perbudakan pernah menjadi sistem kerja yang absah. Praktik ini berlangsung pada masa kurun niaga (1400-1700). Kala itu terdapat sejumlah orang yang menyerahkan dirinya secara sukarela kepada penguasa untuk jadi budak. Antara lain tersebab utang, ketidakmampuan membayar mas kawin, kegagalan panen, atau malapetaka lain.“Di Achim (Aceh), setiap orang menjual dirinya sendiri. ... selengkapnya...
Antisipasi kericuhan pilpres, Dinkes Solo siagakan 21 ambulans
Menjelang pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli mendatang, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Kota Solo, menyiagakan 21 ambulans. Ke-21 ambulans yang menjalani apel siaga Jumat (4/7) pagi di Balai Kota Solo tersebut, akan disiagakan selama 24 jam sebelum dan selama atau sesudah pilpres."Ada 21 ambulans yang kami sediakan, 17 di antaranya siaga di 17 Puskesmas, dan 4 lainnya siaga di halaman DKK (Balai Kota) Surakarta selama 24 jam," ujar Kepala Seksi Pengendalian Penyakit DKK, Wahyu Indiyanto kepada wartawan. ... selengkapnya...
Banding ditolak, Hambit Bintih tetap dihukum 4 tahun penjara
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan telah menolak pengajuan banding terdakwa kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih. Mereka justru menguatkan putusan empat tahun penjara dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."Putusan PN dikuatkan. Pertimbangan PN sudah tepat dan benar," tulis Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ahmad Sobari, kepada wartawan, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
Mabes Polri Tetapkan Tersangka Kasus "Obor Rakyat"
Penyidik Mabes Polri telah menetapkan tersangka terhadap dua pimpinan Tabloid "Obor Rakyat" Setyardi Budiono dan Darmawan Septiyossa terkait laporan tim advokasi calon presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Sudah ditetapkan tersangka kemarin (Kamis, 3/7) malam," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Polisi Herry Prastowo di Jakarta, Jumat. Herry mengungkapkan penyidik telah mengantongi dua alat bukti untuk menetapkan kedua pimpinan Tabloid Obor Rakyat itu menjadi tersangka. ... selengkapnya...
Dinsos larang PSK eks Dolly masuk wilayah Sumsel
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumsel Apriyadi menegaskan, pihaknya sudah mengeluarkan kebijakan pelarangan pekerja seks komersial (PSK) eks Dolly Surabaya masuk ke wilayah Sumsel. Kebijakan ini menindaklanjuti adanya keinginan pengelola tempat hiburan yang mempekerjakan PSK tersebut."Eks Dolly tidak boleh masuk wilayah Sumsel, itu sudah keputusan bulat," ungkap Apriyadi, kepada merdeka.com, Jumat (4/7). ... selengkapnya...
Putra Pahlawan Halim Perdanakusuma Dukung Jokowi-JK
Putra pahlawan dirgantara Halim Perdanakusuma, Ian Santoso Halim Perdanakusuma, menyatakan dukungannya terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI itu mendeklarasikan dukungannya bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) periode 2002-2005, Ryamizard Ryacudu, dan beberapa unsur dari PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat) serta beberapa unsur dari Keluarga Besar TNI/POLRI."Harapan saya dia bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Dan menjadikan negara ini baik, menjadi Indonesia hebat. ... selengkapnya...
via Putra Pahlawan Halim Perdanakusuma Dukung Jokowi-JK
No comments:
Post a Comment